KEPALA DPMPTSP

SURATNO, S.H., M.H.

Home

PENYELENGGARAAN PTSP DI KAB. SEMARANG

 

DPMPTSP sebelumnya bernama KPPT yang terbentuk pada tanggal 1 Januari 2009. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2012 berubah menjadi KPMPT dan pada tanggal 1 Januari 2014 berubah menjadi BPMPPTSP.

1.     Dasar KPPT : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.

2.     Dasar KPMPT : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

3.     Dasar BPMPPTSP : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

4.     Dasar DPMPTSP : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang

 

LANDASAN OPERASIONAL

Ada 48 Ijin yang ada di DPMPTSP sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 130/0440/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Untuk Menerbitkan Dan Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan, serta Penandatanganan Reklame Terkait Dengan Pengelolaan Reklame, yang meliputi :


a. Perizinan Dasar

1.Izin Bangunan

2.Izin Gangguan

3.Izin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT)

4.Keterangan lokasi


b. Perizinan Tertentu

1.Izin Tempat Pemakaman Umum

2.Izin Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat

3.Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Lingkungan

4.Izin Pengelolaan Limbah B3

5.Izin Pendiriaan Rumah Sakit Kelas C

6.Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas D

7.Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C

8.Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D

9.Izin Klinik

10.Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar

11.Izin Klinik Kecantikan Estika

12.Izin Klinik Bersalin

13.Izin Apotek

14.Izin Optik

15.Izin Operasional Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

16.Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)


c. Perizinan Usaha

1.Izin Usaha Industri

2.Izin Usaha Perdagangan

3. Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan

4.Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

5.Izin Usaha Jasa Konstruksi

6.Izin Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening

7.Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras Beralkohol

8.Izin Usaha Tempat Parkir

9.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R)

10.Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)

11.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

12.Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

 

d. Non Perizinan Dasar Dan Non Perizinan Usaha

1.Tanda Daftar Perusahaan

2.Tanda Daftar Gudang

3. Tanda Daftar Industri

4. Tanda Daftar Waralaba

5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

6. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (BATRA)

7. Izin Reklame

8. Izin Penyelenggaraan Pemondokan

9. Izin Prinsip Penanaman Modal

10. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

11. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

12. Izin Usaha Penanaman Modal

13. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal

14. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)

15. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

16. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

 

Dari 48 jenis perizinan yang ada retribusinya tinggal 4 (empat) jenis saja, yaitu:


1. Izin Mendirikan Bangunan 
2. Izin Pelayanan Pemakaman 
3. Izin Pelayanan Pengabuan Mayat
4. izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

IJIN LOKASI

Dasar Hukum :

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang

Perbub No. 153 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi / Keterangan Lokasi di Kabupaten Semarang


Syarat Pelayanan Umum :

A. Ijin Lokasi Baru

1 . Foto copy KTP pemohon

2 . Rekaman Akta Pendirian Perusahaan ( untuk perusahaan )

3 . Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

4 . Surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi atas tanah yang akan dibebaskan

5 . Surat Pernyataan kesanggupan membangun paling lama 2 (dua) tahun setelah memperoleh ijin lokasi

6 . Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (bagi PMDN)

7 . Bukti Hak atas Tanah/sertifikat

8 . Gambar / sketsa tanah yang dimohon serta gambar rencana penggunaan tanah

9 . Proposal Proyek

10 . Surat pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai / dimiliki oleh pemohon

11. Pertimbangan teknis dari Badan Pertanahan Negara untuk lahan >10.000 m2

 

B. Ijin Lokasi Perluasan

1 . Foto copy KTP pemohon

2 . Rekaman Akta Pendirian Perusahaan ( untuk perusahaan )

3 . Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

4 . Gambar / sketsa tanah yang dimohon serta gambar rencana penggunaan tanah

5. Surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi atas tanah yang akan dibebaskan

6 . Surat pernyataan kesanggupan membangun paling lama 1 (satu) tahun setelah memperoleh tanah

7 . Surat pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai / dimiliki oleh pemohon

8 . Bukti hak kepemilikan (untuk perpanjangan ijin lokasi)

9 . Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan

 

C. Keterangan Lokasi

1 . Foto copy KTP pemohon

2 . Rekaman Akta Pendirian Perusahaan ( untuk perusahaan )

3 . Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

4 . Gambar / sketsa tanah yang dimohon serta gambar rencana penggunaan tanah

5. Surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi atas tanah yang akan dibebaskan

6 . Surat pernyataan kesanggupan membangun paling lama 1 (satu) tahun setelah memperoleh tanah

7 . Surat pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai / dimiliki oleh pemohon

8 . Bukti hak kepemilikan (untuk perpanjangan ijin lokasi)

11. Pertimbangan teknis dari Badan Pertanahan Negara untuk lahan >10.000 m2

12. Info Tata Ruang dari BAPPEDA untuk lahan < 10.000 m2

 

Lama Pelayanan : 14 hari kerja jika berkas telah lengkap dan benar

Retribusi : Gratis

Download Form Izin Lokasi/Ket Lokasi

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Dasar Hukum  :

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Perda Kab. Semarang No. 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan

Perda Kab. Semarang No. 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan

Perda Kab. Semarang No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Perda Kab. Semarang No. 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang

 

Syarat Pelayanan Umum.

A. IMB Baru:

I. Untuk yang Berbadan Hukum

1. Mengisi formulir.

2. Foto copy KTP atau Passport Direktur Utama/Penanggung Jawab/Pemilik.

3. Foto copy Bukti Atas Tanah.

4. Foto copy Pelunasan PBB.

5. Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa / Lurah .

6. Surat Pernyataan Penggunaan Tanah ( apabila bukan milik sendiri ).

7. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan (Untuk Perusahaan)

8. Izin Lokasi ( untuk industri / jasa dengan lahan > 10.000 m2 dan atau diluar tata guna tanah )

9. Surat Pernyataan Teknis.

10.Kesanggupan menyusun UKL /UPL atau AMDAL

11.Gambar Situasi lokasi bangunan.

12.Site Plan ( tata letak bangunan terhadap tanah / kapling ).

13.Rekaman Gambar Bangunan ( Denah, Tampak, Potongan ) Skala 1 : 100.

14.Izin Pendirian Tempat Ibadah (Untuk Bangunan Keagamaan)

15.Surat Pernyataan Penggunaan Bangunan.

16.Perhitungan Konstruksi bangunan (Untuk 3 lantai ke atas)

17.Perhitungan Konstruksi Tower (Untuk Tower)

18.Surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain.

 

II. Untuk Orang Pribadi

1. Mengisi formulir.

2. Foto copy KTP

3. Foto copy Bukti Atas Tanah.

4. Foto copy Pelunasan PBB.

5. Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa / Lurah .

6. Surat Pernyataan Penggunaan Tanah ( apabila bukan milik sendiri ).

7. Gambar Situasi lokasi bangunan.

8. Rekaman Gambar Bangunan ( Denah, Tampak, Potongan ) Skala 1 : 100.

9. Perhitungan Konstruksi bangunan (Untuk 3 lantai ke atas)

10.Surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain.

 

B. IMB Penambahan :

1. Mengisi formulir.

2. Foto copy KTP atau Passport Direktur Utama/Penanggung Jawab/Pemilik.

3. Foto copy Bukti Atas Tanah.

4. Foto copy Pelunasan PBB.

5. Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa / Lurah .

6. Surat Pernyataan Penggunaan Tanah ( apabila bukan milik sendiri ).

7. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan (Untuk Perusahaan)

8. Izin Lokasi ( untuk industri / jasa dengan lahan > 10.000 m2 dan atau diluar tata guna tanah )

9. Surat Pernyataan Teknis.

10.Kesanggupan menyusun UKL /UPL atau AMDAL (Untuk Industri)

11.Gambar Situasi lokasi bangunan.

12.Site Plan ( tata letak bangunan terhadap tanah / kapling untuk yang berbadan hukum).

13.Rekaman Gambar Bangunan ( Denah, Tampak, Potongan ) Skala 1 : 100.

14.Surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain.

 

C. Pemindah Tanganan IMB :

1. Permohonan pemindah tanganan Izin

2. Foto copy surat bukti pelimpahan hak (disahkan oleh notaris)

3. Foto copy KTP.

4. Foto copy Pelunasan PBB.

5. Foto copy bukti hak atas tanah

 

D. IMB Perubahan Izin Guna Bangunan dan Pemilik Bangunan:

1. Foto copy KTP.

2. Foto copy IMB lama.

3. Foto copy pelunasan PBB

4. Foto copy surat tanah/sertifikat/AJB

5. Dasar perubahan (akte yang berbadan hukum)

 

E. IMB Perubahan Izin Pemilik Bangunan:

1. Foto copy KTP.

2. Foto copy IMB lama.

3. Foto copy pelunasan PBB

4. Foto copy surat tanah/sertifikat/AJB

5. Dasar perubahan (akte yang berbadan hukum)

 

Lama layanan 7 hari kerja jika berkas telah lengkap dan benar

 

Retribusi menurut perhitungan.

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

 

Dasar :

UU No. 10 Th 2009 tentang Kepariwisataan

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Permen. Kebudayaan & Pariwisata No. : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi

Perda Kab. Smg No. 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang

Perda Kab. Smg No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati Semarang No.6 Tahun 2005 tentang Petunjuk Operasional Perijinan Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Pariwisata Kabupaten Semarang

 

Syarat Pelayanan Umum :

1 . Formulir Permohonan

2 . Surat pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat

3 . Foto copy KTP yang masih berlaku

4 . Foto copy NPWP atas nama perusahaan

5 . Foto copy Izin Gangguan (HO)

6 . Foto copy IMB

7 . Daftar inventarisasi perlengkapan/peralatan kerja yang digunakan

8 . Foto copy izin lingkungan bagi yang wajib AMDAL atau UKL/UPL atau SPPL

9 . Foto copy akta pendirian Perusahaan yang sudah disahkan bagi yang berbadan hukum / berbadan usaha yang disahkan oleh instansi yang berwenang

10 . Foto copy perjanjian kerjasama antara penyelanggara dengan perusahaan asuransi

11 . Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- bila pengurusan ijin dikuasan orang lain

12 . Foto copy PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) bagi Hotel dan Rumah Makan

13 . Foto copy izin laik sehat dari Dinas Kesehatan (untuk usaha jasa makanan & minuman)

14 . Rekomendasi dari Dinas Pemuda , Olahraga dan Pariwisata Kab. Semarang

15 . Izin asli (bila perpanjangan)

·         Retribusi Rp. O,-. ( Gratis ! )

Download Form TDUP

SOSIAL MEDIA

Login Form

CALL CENTER INFORMASI DAN PENGADUAN DPMPTSP KABUPATEN SEMARANG

DPMPTSP Kabupaten Semarang

Jl. Gatot Subroto No. 104 A Ungaran

Kabupaten Semarang. 50511

 

Call Center

Wa     :

0822 4418 9108 (Sub Koord Pengelolaan Data dan Informasi)

0896 2778 2208 (Sub Koord Pengawasan dan Pengaduan)

Telp    : (024) 6921908

Fax     : (024) 6926911

e_mail: dpmptspkabsmg@gmail.com

 

 

 

 

PROFIL INVESTASI

Syarat dan Alur Primbon