DPMPTSP, Kab.Semarang

Jl. Gatot Subroto No. 104 A Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. 50511

“JAGA PERIZINAN”  DPMPTSP

Hari Senin Tanggal 28 Agustus 2017 Pukul 10.000 WIB  telah dilakukan Sosialisasi pemutakhiran Data Jaga Perizinan DPMPTSP yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah di Ruang Serba Guna DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi tersebut di hadiri oleh DPMPTSP 35 Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, termasuk DPMPTSP Kab. Semarang juga mengikuti Sosialisasi tersebut.

Sosialisasi Pemutakhiran Data Jaga Perizinan DPMPTSP dibuka oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan Narasumber dari KPK.  Sosialisasi tersebut membahas tentang Inisiatif KPK menuju Birokrasi Transparan, Akuntabel, Inovatif, dan Inklusif Melalui 
Platform Mobile “JAGA”  dengan tujuan:

  • Menciptakan layanan publik yang transparan, inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam rangka pencegahan korupsi
  • Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaksanaan kegiatan layanan publik di bidang  pendidikan, kesehatan dan tata kelola pemerintahan
  • Sebagai sarana para pemangku kepentingan untuk melakukan konsolidasi kedalam dan pengawasan internal dalam rangka memperbaiki kinerja dalam pemberantasan korupsi.

Berikut alur dari Aplikasi “JAGA”

 

Kegiatan Silaturahmi Antara Bapak Bupati Semarang dan Pemilik Perusahaan Serta Penyampaian Informasi Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Semarang diadakan  pada tanggal 2 Nopember 2016 di The Wujil Resort & Convention.

Kegiatan diawali dengan doa bersama dan laporan penyelenggara kegiatan oleh Kepala BPMPPTSP, bertindak sebagai narasumber yang menyampaikan materi adalah Bapak Bupati Semarang yang pada garis besarnya berisi tentang :

Read more...

Lomba Kabupaten/Kota Pro Investasi tingkat provinsi Jawa Tengah baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka peringatan HUT Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus  2016 dan  HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 71 Tahun 2016 dengan pelaksana lomba Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah.

Read more...

Pemkab Semarang mulai tahun ini akan menerapkan pelayanan perizinan secara elektronik (E-Perizinan). Dengan demikian, pemohon izin tidak harus datang ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Semarang.

Dalam pelayanan E-Perizinan, Kepala BPMPPTSP Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro mengatakan pihaknya hanya sebagai pengguna aplikasi. Sebab, pembuatan aplikasi ditangani oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Setda Kabupaten Semarang.

E-Perizinan memudahkan pemohon izin, karena proses awal pengajuan izin tidak harus datang dan antre di Kantor BPMPPTSP. Masyarakat bisa mengajukan izin dengan mengirim berkas pendaftaran secara online. Ada 20 perizinan yang akan diujicobakan menggunakan aplikasi E-Perizinan. Izin itu diantaranya SIUP, TDP, IUJK, Reklame dll.

Aplikasi ini akan ditempelkan ke portal Pemkab Semarang, yaitu www.semarangkab.go.id. jelasnya

Kabag PDE Setda Kabupaten Semarang, Evi Yudhayati menambahkan, aplikasi E-Perizinan sudah dibuat melibatkan pihak ketiga, yakni Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT). Saat ini aplikasi tersebut masih dalam proses akselerasi dengan BPMPPTSP.

Bupati Semarang Mundjirin menyampaikan wacana kebijakan bahwa akan ada pembebasan mengenai retribusi yaitu  Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (IG).

Pada kebijakan sebelumnya, sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2015, Bupati Semarang telah memberikan keringan, pengurangan dan pembebasan retribusi IMB dan IG kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan pengusaha besar. Hanya saja kebijakan dimaksud masih disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu untuk mendapatkannya.

Wacana pembebasan retribusi tersebut berdasarkan prinsip Kepastian hukum, Kesetaraan, Transparansi, Akuntabilitas serta Efektif dan efisien. Tujuan dari pembebasan retribusi IMB dan IG yaitu dalam rangka meningkatkan tertib perizinan dan memberikan kepastian hukum serta meningkatkan perekonomian daerah. Apa yang disampaikan Bupati Semarang masih menjadi wacana. Diharapkan kebijakan pembebasan retribusi IMB dan IG segera terealisasi.